Fakta Sumbawa

  Jakarta, 15 Juli 2025–   Mengutip dari RADAR JAKARTA.ID., R. Haidar Alwi, pendiri Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute, menyuarakan pentingnya kehadiran negara dalam memperjuangkan keadilan ekonomi melalui pemberdayaan tambang rakyat, khususnya di Nusa Tenggara Barat (NTB). Ia menilai bahwa tambang bukan sekadar kekayaan alam, melainkan menyangkut siapa yang berhak menikmati hasilnya. “Tambang bukan sekadar soal kekayaan alam, melainkan soal siapa yang menikmati hasilnya, dan bagaimana negara hadir membela hak rakyat atas sumber daya yang mereka pijak dan hidup darinya,” tegas Haidar. NTB, menurutnya, menyimpan potensi luar biasa di sektor pertambangan emas. Sayangnya, selama ini masyarakat yang menggali tambang justru berada di posisi paling lemah—berjuang di tengah risiko nyawa, namun hanya jadi sasaran labelisasi sebagai penambang ilegal, tanpa solusi yang adil dan berkelanjutan. “Ini bukan hanya ironi, tapi cermin kegagalan sistemik. Negara seolah absen dalam membe...

  Mataram, 12 Juli 2025—   Terbitnya Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di Kabupaten Sumbawa disambut positif oleh Aliansi LSM Sumbawa. Mereka menyampaikan apresiasi mendalam kepada Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, dan Kapolda NTB Irjen Pol Hadi Gunawan, atas langkah progresif tersebut. Imran menilai, kebijakan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah timur NTB. “Kami memberikan motivasi luar biasa terhadap keberhasilan ini. Kolaborasi Gubernur dan Kapolda menghadirkan solusi konkret melalui koperasi tambang rakyat,” sebut Imran, di Mataram usai pemberian IPR oleh Gubernur NTB kepada Koperasi Selonong Bukit Lestari selaku pemegang IPR di Kabupaten Sumbawa, Sabtu 12 Juli 2025. Menurutnya, keberadaan koperasi sebagai wadah legal akan mendorong pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ia juga menilai, pengelolaan yang tertata melalui koperasi akan memberikan jaminan hukum serta meminimalisir kerusakan lingkungan. Sem...

  Mataram, 14 Juli 2025 –Liputan khusus oleh wartawan Liputan Sumbawa di Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Mendorong Tata Kelola Tambang Rakyat yang Berkeadilan untuk Koperasi” yang diselenggarakan oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Tambang Rakyat pada Senin, 14 Juli 2025, di Hotel Santika Mataram, membahas peluang, kebijakan, regulasi tantangan dan peluang tambang rakyat di NTB, menghasilan sejumlah kesimpulan. FGD ini menghadirkan berbagai pihak lintas sektor, mulai dari aktivis, LSM, akademisi, jurnalis, DPRD, hingga perwakilan pemerintah daerah. FGD ini bertujuan untuk mendorong percepatan legalisasi tambang rakyat di NTB melalui skema koperasi sebagai solusi berkeadilan yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam pengelolaan sumber daya alam. “Tambang rakyat harus menjadi milik rakyat, bukan dinikmati segelintir kelompok,” tegas Ketua Koalisi Masyarakat Sipil untuk Tambang Rakyat, Fihiruddin. Dukungan Pemerintah Provinsi NTB Plt. Kepala Dinas ESDM NTB, Wirawan ...

  Mataram, 12 Juli 2025   — Polda NTB memperingati Hari Ulang Tahun Koperasi dengan menggelar acara bertema “Koperasi Unggul dan Makmur”, Sabtu 12 Juli 2025 di Mapolda NTB. Acara ini turut dihadiri oleh Gubernur NTB, Dr. Lalu Muhammad Iqbal, serta jajaran pejabat, investor, dan pelaku koperasi dari berbagai wilayah. Kapolda NTB Irjen Pol Hadi Gunawan menekankan pentingnya koperasi sebagai penyangga ekonomi nasional, terlebih di tengah tantangan global dan kondisi ekonomi yang fluktuatif. Ia menegaskan bahwa Polda NTB mendukung penuh eksistensi koperasi sebagai kekuatan ekonomi kerakyatan yang mampu menjadi solusi bagi pengurangan kesenjangan sosial dan penguatan stabilitas sosial ekonomi daerah. “Koperasi terbukti menjadi tulang punggung ekonomi rakyat. Saya mengajak semua pihak untuk mengambil peran aktif mewujudkan sistem ekonomi sosial berbasis nilai-nilai bangsa Indonesia,” ujar Kapolda. Menariknya, dalam acara tersebut, para investor juga menyatakan kesediaannya untuk men...

  Mataram, 12 Juli 2025 –Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhammad Iqbal, secara resmi menyerahkan surat persetujuan operasional kepada satu koperasi tambang rakyat di Kabupaten Sumbawa, sebagai bentuk langkah awal legalisasi tambang rakyat di wilayah tersebut. Dalam keterangannya, Gubernur menyebut bahwa izin ini diberikan kepada koperasi yang telah memenuhi seluruh persyaratan, sekaligus menjadi pilot project sebelum mengizinkan koperasi lain yang juga telah mendapatkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dari Kementerian ESDM. “Harapan kita, sambil kita evaluasi, koperasi ini bisa berjalan baik dan koperasi lainnya bisa menyusul,” ujarnya. Ia menjelaskan, kebijakan ini merupakan inisiatif bersama antara Pemerintah Daerah dan Kapolda NTB, untuk menghentikan tambang ilegal yang selama ini marak terjadi di NTB. “Tambang ilegal sudah puluhan tahun terjadi. Justru yang menikmati adalah pendatang, masyarakat lokal hanya terdampak. Kini kita hadirkan solusi lewat legalisasi melalui ...